Menteri PPPA Minta Pemda Susun Kebijakan Inklusif

JAKARTA (tribratanews.jatim.polri.go.id) –  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta kepala daerah agar menyusun kebijakan inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender, karena perempuan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

Menteri PPPA mengemukakan banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan setara dalam pembangunan.

“Oleh karena itu, kepala daerah agar menyusun kebijakan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender,” ujar Menteri PPPA, Selasa (25/2/2025).

Menteri PPPA mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

“Semakin banyak bukti bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sama baiknya dengan laki-laki,” kata Menteri PPPA.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan akan menjadi lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan jika perempuan dapat berperan secara signifikan.

Menteri PPPA menyadari dalam kehidupan sosial perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menempatkannya lebih rendah dibanding laki-laki.

“Perempuan masih mengalami pelabelan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan,” kata Menteri PPPA. Ia menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di sejumlah daerah berdasarkan data yang ditampilkan menunjukkan ada daerah yang angkanya di atas rata-rata nasional, tetapi juga tidak sedikit yang di bawah nasional.

Ia berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat meningkatkan indeks tersebut. “Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru ini angka-angka itu akan mengalami peningkatan,” kata Menteri PPPA. (tbn/mbah)

Source Foto: Antara

Publisher By : BIDHUMAS POLDA JATIM